Undang - undang yang mengatur tentang kewenangan Presiden untuk campur tangan dalam bidang Yudikatif pada masa demokrasi terpimpin adalah

kelas : X SMA
mapel : PPKN
kategori : undang"
kata kunci : undang" , kewenangan presiden , bidang yudikatif

Pembahasan :

pada masa demokrasi terpimpin , presiden mempunyai kewenangan untuk ikut campur tangan dalam bidang yudikatif tertuang dalam undang undang nomer 19 tahun 1964 , yang bunyinya trias politika tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional indonesia , presiden pemimpin besar revolusi harus dapat melakukan campur tangan atau turun tangan dalam pengadilan (yudikatif) , yaitu dalam hal" tertentu .

namun undang undang ini bertentangan dengan undang undang dasar 1945 pasal 24 dan 25 , yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan kekuasaan yang merdeka , tanpa adanya campur tangan pemerintah (presiden)