setelah amandemen uud 45 Pemerintah Indonesia mengalami pergeseran klasifikasi kekuasaan negara, jelaskan!

Amandemen UUD 1945 membawa implikasi yang sangat luas terhadap semua lembaga negara. Pada salah satu sisi, ada lembaga negara yang mendapat tambahan darah baru yaitu dengan bertambahnya kewenangan secara signifikan di dalam konstitusi. Sementara di sisi lain, ada pula lembaga negara yang mengalami pengurangan kewenangan dibandingkan sebelum amandemen.

Dari semua rangkaian amandemen itu, legislatif termasuk lembaga negara yang paling banyak mengalami perubahan. Perubahan itu tidak hanya menyangkut kewenangan tetapi adanya penataan ulang dari sistem unikameral dengan supremasi MPR menuju sistem bikameral. Keberadaan MPR masih tetap dipertahankan tetapi hanya sebatas joint-session antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan DPR

Salah satu hal yang mendasari amandemen UUD 1945 adalah semangat untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan memberdayakan legislatif. Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 sulit membayangkan lembaga legislatif akan sekuat sekarang. Meskipun sebelumnya kedudukan legislatif adalah kuat. Namun dalam praktik, legislatif tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal. Setelah perubahan UUD 1945, penguatan posisi legislatif tidak hanya terjadi dalam pengaturan di tingkat konstitusi tetapi juga di dalam praktik ketatanegaraan. Pergeseran kekuasaan legislatif pasca amandemenpun menjadi perubahan yang tidak terelakkan. Hal ini berkaitan dengan pergeseran lembaga-lembaga didalam kekuasaan legislatif dan fungsinya sebagai badan pembentuk undang-undang.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif sebelum amandemen UUD 1945?
Bagaimana perubahan kewenangan lembaga-lembaga legislatif sesudah amandemen UUD 1945?
Bagaimanakah kemungkinan pergesaran kekuasaan legislatif pasca amandemen UUD 1945?